Carut Marut Perades, LSM Forkom Blora Lakukan Audensi Dengan Kades Trembul

Carut Marut Perades, LSM Forkom Blora Lakukan Audensi Dengan Kades Trembul

Audensi yang dilakukan oleh Forkom dengan Kades Desa Trembul, Kecamatan Ngawen

ORBIT NEWS, Blora - Carut marutnya seleksi pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora tak kunjung usai meski sudah dilakukan pelantikan perades, karena masih banyak pihak-pihak yang berupaya untuk meluruskan kebenaran yang ada, karena diduga banyak kecurangan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi (Forkom) Masyarakat Blora lakukan audensi dengan Kepala Desa (kades) Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora di Kantor Balai Desa Trembul, Kamis (10/02/2022).

Audensi yang dihadiri oleh Agus Jumantoro selaku Ketua Forkom, Erah Haryanto selaku Sekretaris Forkom, Muhammad Imfroni Kades Trembul, Handoko dan Danu Sukoco selaku Kuasa Hukum Kades Trembul, Polsek Ngawen Bripka Wahyudi Purno bersama Koramil Ngawen Sertu Sukardi, dan juga dua peserta perades yakni Arista Yulian Bagus Satrio yang juga merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Trembul dan juga M Arijal Afriansyah.

Dalam audensi tersebut, Ketua Forkom Agus Jumantoro menanyakan terkait SK Karangtaruna yang diduga palsu, karena SK yang digunakan salah satu peserta perades namanya tidak muncul pada hasil Musyawarah Desa (musdes) tahun 2019, tetapi tiba-tiba namanya muncul dan menerima SK Karangtaruna pada tahun 2020 dan diperbarui pada tahun 2021 dengan alasan ada kesalahan dalam penulisan nama.

Sedangkan nama yang dihasilkan dari musdes pada tahun 2019 justru malah tidak muncul dan tidak terima SK Karangtaruna tersebut, sehingga tidak bisa melampirkan SK pada berkas pencalonan perades, dimana SK tersebut dapat menambah nilai bobot seleksi perades.

Agus Jumantoro menanyakan apa dasar Imfron selaku Kepala Desa menghilangkan dan mengganti nama yang ada didalam kepengurusan Karangtaruna tersebut.

"Apa yang menjadi dasar Kepala Desa yang tiba-tiba mengeluarkan SK Karangtaruna kepada orang yang namanya tidak dihasilkan dari musdes tahun 2019, dan justru nama yg dihasilkan dari musdes tersebut tidak ada di kepengurusan karangtaruna dan tidak menerima SK", ucap Agus Jumantoro.


Editor: red

Komentar

Terkini