Sidang ke 3 Terdakwa Kades Beganjing, Saksi Inspektorat Nyatakan Tahun 2020 BUMDes Beganjing Tak Punya SK

Sidang ke 3 Terdakwa Kades Beganjing, Saksi Inspektorat Nyatakan Tahun 2020 BUMDes Beganjing Tak Punya SK

sidang ketiga terdakwa Kades Beganjing dan Pendamping Desa Beganjing terkait pemalsuan SK BUMDes

ORBIT NEWS, Blora - Terdakwa Muhammad Kasno selaku Kepala Desa (Kades), dan Mohammad Romli (Pendamping Desa) Beganjing, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora hari ini menghadiri sidang ke tiga terkait Pemalsuan SK BUMDes, Selasa (19/07/2022).

Dalam sidang ke tiga hari ini, Pengadilan Negeri Blora menghadirkan 4 orang saksi, yang terdiri dari Ketua Panitia seleksi Perades Desa Beganjing, Inspektorat, serta dua orang pengguna SK BUMDes untuk melengkapi berkas seleksi penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa.

Sebelumnya, dalam persidangan ke dua (12/07), Pengadilan Negeri Blora menghadirkan lima orang saksi namun yang hadir hanya tiga orang saksi, dari keterangan ketiga saksi yang hadir dalam persidangan tersebut, menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam SK BUMDes Beganjing, karena SK BUMDes dikeluarkan tertanggal dan tahun sebelum diadakannya rapat pembentukan pengurus BUMDes.

Hal yang sama dinyatakan oleh semua saksi yang hadir pada sidang ke tiga terdakwa Kades dan Pendamping Desa Beganjing, yakni ketiga saksi tidak tau kalau SK BUMDes Beganjing dibuat tahun 2020, namun Saksi dari Inspektorat menyampaikan dengan jelas, saat pencairan dana BUMDes tahun 2020 sebesar Rp 47 juta tanpa menggunakan SK BUMDes, dan Inspektorat sempat mengimbau untuk melengkapi SK dan AD ART BUMDes Beganjing, dan baru dilengkapi pada tahun 2021.

Tetapi ada hal yang unik dan aneh pada keterangan saksi-saksi pada persidangan ketiga ini, yakni keterangan dua saksi yang menggunakan SK BUMDes dalam melengkapi berkas seleksi Perades, dua orang saksi yang menggunakan SK tersebut dan kini lolos jadi Perangkat Desa menyatakan tidak mengetahui kalau SK BUMDes tersebut dibuat pada tahun 2020.

Ketua Majelis Hakim, Muhammad Fauzan Haryadi, SH, MH., juga sudah menanyakan berulang kali kepada para saksi, mengapa ketiga saksi tersebut tidak mengetahui kalau SK BUMDes tersebut dibuat pada tahun 2020, anehnya jawaban ketiga saksi tersebut selalu sama, yakni mereka tidak mengetahuinya, termasuk dua orang saksi yang menggunakan SK.

Seno Margo Utomo, selaku Juru Bicara (Jubir) LSM PKN meragukan kesaksian para pengguna SK BUMDes tersebut, "Kok bisa menggunakan SK tapi tidak tahu kapan SK dibuat ? berarti asal terima aja gitu ? Seharusnya saksi bisa ditetapkan juga sebagai tersangka sesuai pasal 263 KUHP ayat 2," ucap Seno.


Editor: red

Komentar

Terkini