Pertanyakan Bengkok Desa dan BOP BPD, Paguyuban BPD Kabupaten Blora Datangi Kantor DPRD Blora

Pertanyakan Bengkok Desa dan BOP BPD, Paguyuban BPD Kabupaten Blora Datangi Kantor DPRD Blora

ORBIT NEWS, Blora - Pertanyakan Bengkok Desa yang selama ini di kelola Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa, serta BOP Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak jelas, perwakilan Paguyuban BPD Mustika Jati (BPD se-Kabupaten Blora) mendatangi kantor DPRD Blora, Senin (19/09/2022).

Kedatangan perwakilan Paguyuban BPD tingkat Kabupaten yang terdiri dari 271 Desa, di 16 Kecamatan se-Kabupaten Blora tersebut guna audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Blora terkait Regulasi Bengkok Desa dan BOP BPD yang tidak jelas.

Paguyuban BPD Kabupaten Blora meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dirasa masih banyak hal-hal yang tidak jelas ataupun ngambang.

Helmi Hidayat, Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Banjarejo, sekaligus juru bicara (jubir) perwakilan BPD Kabupaten Blora mengatakan bahwa, "Audiensi dengan Komisi A DPRD Blora dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora dilakukan untuk menyampaikan beberapa poin yang selama ini menjadi dilema di tingkat Desa," ucapnya.

“Poin 1 : Kita mempertanyakan terkait Bengkok Desa yang selama ini masih dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, padahal menurut UU Desa No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 110 Tahun 2016, harusnya bengkok tersebut masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD), untuk itu, kita berharap ada regulasi yang jelas, baik itu Perbup maupun Perda terkait pengelolan bengkok desa ini",

“Poin 2 : Kita mempertanyakan terkait BOP BPD yang selama ini regulasinya gak jelas alias ngambang, sehingga banyak Kades yang masih semena-mena, bahkan banyak yang tidak memberikan BOP kepada BPD, untuk itu, melalui audiensi ini ada kejelasan serta tindak lanjut dari pihak-pihak terkait dalam hal ini PMD, bagaimana BPD bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya jika BOP saja tidak diberikan, padahal sesuai aturan, BPD berhak mendapatkan operasional tersebut", jelasnya.


Editor: red

Komentar

Terkini