Dorong Pemberhentian Kades, LSM PKN Kirim Surat ke Bupati Blora

Dorong Pemberhentian Kades, LSM PKN Kirim Surat ke Bupati Blora

Sukisman, selaku Ketua LSM PKN

ORBITNEWS, Blora - Pasca eksekusi vonis yang dijatuhkan kepada 2 Kepala Desa (Kades) Beganjing Kecamatan Japah dan Nginggil Kecamatan Kradenan yang kini mendekam di Rutan Kelas II B Blora, LSM PKN mengambil sikap, Selasa (01/11/2022).

Dua Kepala Desa yang kini terjerat kasus pidana pemalsuan dokumen yang di gunakan dalam proses penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa (Perades) adalah Mohammad Kasno selaku Kepala Desa Beganjing, Kecamatan Japah, dan Darno selaku Kepala Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) mengambil sikap dengan mengirim surat Tuntutan Pemberhentian Kades yang saat ini mendekam di Rutan Kelas II B Blora Kepada Bupati Blora, lantaran tidak ada tindak lanjut dari Camat, Dinas PMD maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam hal ini bisa mengajukan surat pemberhentian Kepala Desa.

Kedua Kepala Desa tersebut terjerat Pasal 263 ayat 1 KUHP, yang diatur dalam Bab XII buku II KUHP, tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 Tahun penjara, namun, meskipun kedua Kades tersebut oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Fauzan Haryadi, SH, MH., dinyatakan terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Kades hanya di vonis 5 bulan penjara saja dari tuntutan JPU 6 bulan.

Perlu diketahui, berikut Dasar Hukum tentang pemberhentian Kades, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41, 42 dan 43, kemudian PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 9 Huruf (c), Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 9 Huruf (c), Perda Kabupaten Blora No 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 68 Pasal 2 Huruf (g), Perbup Blora No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 117 Ayat (2) Huruf (a) Nomor (7).

Sukisman, selaku Ketua LSM PKN menyampaikan bahwa, "Selama menjalani proses persidangan sebagai terdakwa, kedua Kades tidak diberhentikan sementara, bahkan pasca vonis serta penahanan di Rutan Kelas II B Blora juga tidak dilakuan pemberhentian terhadap kedua Kades tersebut, jelas hal ini tidak sesuai dan melanggar peraturan diatas," jelasnya.
 
"Bahkan pihak Kecamatan, dalam hal ini Camat Japah selaku pembina Kades Beganjing justru melakukan langkah diluar peraturan dengan tidak memproses pemberhentian Kades, dengan dalih yang digunakan bahwa masyarakat masih menghendaki Kades Beganjing menjabat, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes), jelas ini argumen yang salah, tapi malah digunakan," imbuhnya.

Tuntutan LSM PKN
a. Meminta Pemerintah Kabupaten Blora, dalam hal ini Bupati, Dinas PMD dan pihak Kecamatan Japah serta Kradenan untuk menegakkan regulasi terkait pemberhentian kedua Kades, yaitu Kades Beganjing Japah dan Kades Nginggil Kradenan sesuai peraturan yang berlaku, dan apabila tuntutan pemberhentian Kades tidak dilakukan oleh Pemkab, maka kami akan melakukan aduan ke pihak yang berwenang sesuai Hukum Positif  yang berlaku.


Editor: red

Komentar

Terkini