Kepsek Menghindar ! Diduga SMA N 6 Purworejo Melakukan Pungli Sumbangan

Kepsek Menghindar ! Diduga SMA N 6 Purworejo Melakukan Pungli Sumbangan

Kuitansi Pembayaran Sumbangan untuk bulan Juli sampai November 2021

ORBIT NEWS, Purworejo - Pungutan Liar (Pungli)  dengan dalih Sumbangan ataupun iuran di duga masih terjadi di SMA Negeri 6 Purworejo.

Ketika awak media orbitnews.id, mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, pada sumbangan tersebut yang ditetapkan oleh Ketua Komite Sekolah dengan besaran Rp. 1.000.000/siswa per tahun, yang bisa di bayarkan secara bertahap.

Ternyata dengan peraturan dan kebijakan Permendikbud No. 75 tahun 2016, disalah artikan dan tidak di pahami oleh pihak oknum sekolah tersebut dengan bebas biaya uang gedung maupun iuran lainnya yang memberatkan wali murid siswa siswi SMA N 6 Purworejo.

Salah seorang wali murid yang enggan disebut namanya menyampaikan, "jumlahnya ditentukan oleh Komite, jadi mau nggak mau ya saya bayar meskipun sebenernya keberatan, tapi kalau tidak bayar takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak saya yang sekolah disana mas," ujarnya, Senin (25/07/2022).

Siswa-siswi di SMA N 6 Purworejo mencapai 700 murid dari kelas tujuh sampai kelas sembilan, dalam satu tahun SMA N 6 Purworejo ini yang ditetapkan per murid Rp. 1.000.000 dikalikan 700 siswa dengan total Rp. 700 jt per tahunnya dari hasil penarikan sumbangan dari wali murid, dan tiap tahunnya berbeda-beda tergantung dengan jumlah nominal sumbangan yang di tentukan oleh Komite Sekolah.

Drs. Sukisno, M.M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA N 6 Purworejo selalu menghindar saat hendak ditemui awak media orbitnews.id, bahkan sudah tiga kali akan ditemui, anehnya saat hendak ditemui yang kedua kalinya, keterangan dari Satpam dan operator sekolah berbeda, Satpam menyampaikan kalau Kepala Sekolah sedang Dinas ke luar Kota, namun Operator Sekolah menjelaskan bahwa Kepala Sekolah sedang ada urusan diluar Sekolah, bukan Dinas diluar Kota.

Perlu diketahui, dalam Permendikdub No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana yang di atur dalam Pasal 10 ayat (1), namun yang bersifat Bantuan (diatur dalam pasal 1 ayat 3) dan Sumbangan (diatur dalam pasal 1 ayat 5) bukan Pungutan (diatur dalam pasal 1 ayat 4).


Editor: red

Komentar

Terkini