Membangun Budaya Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Terpadu

Membangun Budaya Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Terpadu

ORBIT NEWS, Belu - Pemerintah Kabupaten Belu berkolaborasi dengan DPRD Kabupaten Belu, Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua, Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu, Pengadilan Agama Belu, dan Lembaga Agama (Gereja Katolik), melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Terpadu Penyebarluasan Informasi Hukum dalam rangka peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Kamis (08/09/2022) di Aula Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat.

Kegiatan yang mengusung tema : Gerakan Membangun Budaya Hukum Menuju Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif ini diikuti, Wakil Bupati Belu, Uskup Atambua, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belu, Kajari Belu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Belu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Hukum Setda Belu, Camat Tasifeto Barat, Kapolsek Tasifeto Barat Kepada Desa dan BPD Se Kecamatan Tasifeto Barat dan para pelajar tingkat SLTA serta masyarakat setempat.

Kegiatan ini bertujuan, untuk mengabadikan nilai-nilai hukum dan mewujudkan cara hidup warga masyarakat Belu demi terwujudnya budaya hukum yang sehat, berkarakter dan kompetitif, serta menciptakan pribadi yang berharkat dan bermartabat serta sederajat dalam menghadapi globalisasi di era milenial.

Wakil Bupati Belu, Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM saat itu, menyampaikan apresiasinya bahwa kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini terselenggara sebagai konsekwensi dalam mengemban amanah untuk memberikan layanan penyuluhan hukum bagi masyarakat. 

Terkait dengan budaya hukum, saat ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah melakukan pembangunan budaya hukum untuk mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dalam struktur pemerintahan dan politisi.

"Selain itu terdapat praktek prilaku masyarakat yang main hakim sendiri, ada perilaku amoral (tindakan melawan hukum) melalui media sosial seperti hoax dan prilaku apatis warga masyarakat sebagai subyek hukum yang terjebak dalam sikap pasif, yang dinilai merongrong struktur tatanan hidup manusia dalam kelompok serta munculnya sikap relativisme akan aturan dan hukum baik adat maupun negara," terang Wabup.

Lanjut Wabup, pentingnya ketaaatan hukum ASN di Kabupaten Belu sangat diperlukan untuk dijadikan teladan oleh masyarakat Kabupaten Belu.


Editor: red

Komentar

Terkini