Kaban Perbatasan Malaka; Tugas Kita Mengelola Infrastruktur, Potensi Kawasan dan Batas Wilayah

Kaban Perbatasan Malaka; Tugas Kita Mengelola Infrastruktur, Potensi Kawasan dan Batas Wilayah

Foto sc ES/Kaban Perbatasan Kabupaten Malaka Emanuel Makaraek.Msi

ORBIT NEWS, Betun - Pembangunan kawasan perbatasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan di 5 (lima) Kecamatan lokasi prioritas Kabupaten Malaka T.A 2023 dan T.A 2024 tetap menjadi prioritas pertama Pemda Kabupaten Malaka.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolah Perbatasan Kabupaten Malaka Drs.Emanuel Makaraek,Msi di sela-sela acara gelaran Konsultasi Publik I Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037 yang bertempat di Aula Susteran SsPs Betun, Jumat (09/09/2022).

"Tugas kita mengelolah ada tiga hal yaitu Infrastruktur dimana terdiri dari ekokesra, ekonomi pendidikan, kesehatan dan sosial, infrastruktur pemerintahan diantaranya, pembangunan kantor desa, Kantor kecamatan, dan balai pertemuan, dan infrastruktur fisik diantaranya jalan, jembatan dan perumahan, ini merupakan tugas utama kita mengelola dengan berkolaborasi dengan instansi dan kementerian terkait," Tegasnya.

"Pengelolaan yang kedua itu pengelolaan potensi kawasan perbatasan di antaranya potensi darat seperti pertanian, peternakan dan parawisata, potensi laut seperti perikanan, apa yang di kelolah dan di kembangkan di daerah pesisir, dan pengelolaan ketiga yaitu pengelolaan batas yang berkaitan langsung dengan wilayah batas negara, dan bagaimana kita menjaga dan memeliharanya," tandas Eman.

"Terkait dengan tiga hal ini yang kita lakukan adalah komunikasi dan koordinasi melalui rapat terhadap lima kawasan perbatasan diantaranya, kawasan Kobalima, Kobalima Timur, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku melalui rencana aksi kita menanti tahun 2023 dan 2024 mendatang, karena aksi ini merupakan isu nasional dimana rencana kita di tahun 2024 sampai 2028 mendatang," Jelas Eman.

Kaban Eman berharap semua yang sudah kita rencanakan bisa mendapat dukungan dari stakeholder-stakholder yang ada di kecamatan maupun desa, sehingga 2023 mendatang bisa terealisasikan.

Lanjut Emanuel, bahwa terkait dengan infrastruktur terutama jalan sambung perbatasan darat sejak dibangun dari Tahun 2014 yang lalu terlihat sudah banyak yang sudah mulai rusak kurang lebih empat kilo meter.


Editor: red

Komentar

Terkini