Warga Obrolan Warung Kopi Minta Pj.Walikota Langsa Rotasi Para Kepala Dinas

Warga Obrolan Warung Kopi Minta Pj.Walikota Langsa Rotasi Para Kepala Dinas

ORBITNEWS,- Langsa. Warga Obrolan Warung kopi (Wakop) dalam Kota Langsa, Aceh meminta Pj. Walikota Langsa merotasi para kepala Dinas sebagai bentuk penyegaran dalam menjalankan tugas, ada beberapa kepala dinas mungkin sudah lelah di jabatan yang diduduki sekarang ini.

Hal ini perlu dilakukan agar pekerjaan para kepala dinas bisa optimal karena ada beberapa kepala dinas yang selama ini belum kelihatan gebrakan yang senifikan dalam bekerja dan ada kepala dinas yang bukan tupoksi nya menjadi pekerjaannya.

Dalam Obrolan disebutkan, Dinas yang kelihatan gebrakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas yang tidak optimal seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, hutan mangrove ditutup karena habis kontrak seharusnya Dinas tersebut segera memperpanjang kontrak sebelum ditutup, akibat ditutup hutan mangrove banyak warga luar kota Langsa kecewa.

Dan ada Dinas yang seharusnya mengurus tupoksinya malah banyak mengurus proyek fisik, serta Dinas-Dinas yang mengolah anggaran APBN, APBA dan lain seharusnya mempublikasikan anggarannya namun tidak pernah ada, sehingga publik tidak mengetahui anggarannya di buat apa atau apa saja dan siapa yang melaksanakan atau menggunakan anggaran tersebut.

Pada hal di dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah di jelaskan bahwa anggaran daerah bukan rahasia negara yang perlu di tutupi.

Lalu media Orbitnews.id Biro Kota Langsa, Rabu, 14 September 2022 mencari tahu dari berbagai saluran yang ada apa saja yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh Pj. Walikota Langsa. Ada empat kewenangan yang dibatasi oleh kementerian Dahlan Negeri (Kemendagri) yaitu Pj. Gubernur/Walikota/Bupati, mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Selanjutnya, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.


Editor: red

Komentar

Terkini