Kemenkumham Dorong Desa dan Kelurahan Sadar Hukum

Kemenkumham Dorong Desa dan Kelurahan Sadar Hukum

ORBIT NEWS, Tasifeto Timur - Kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. Salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat adalah dengan membentuk Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Ariance Komile, SH,M.Si menyampaikan, pihaknya terus mendorong munculnya desa atau kelurahan sadar hukum di wilayah Kabupaten Belu. Sebab, dengan memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi, akan berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum di masyarakat.

“Akan meningkat pula kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib,” jelasnya, pada kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Kantor Camat Tasifeto Timur, Selasa (13/09/2022).

Kabid Ariance menyampaikan, program desa sadar hukum di Kabupaten Belu belum diusulkan. Adapun kriteria penilaian desa sadar hukum, yaitu terkait akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, demokrasi, dan regulasi.

"Kita berharap, kedepannya desa dan kelurahan yang belum ditetapkan dapat diusulkan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai desa sadar hukum,"  ucapnya.

Diketengahkan Ariance Komile, tugas dari Kemeenkumham harus memastikan semua masyarakat memperoleh kepastian hukum. Kalau bicara tentang aturan hukum, kita juga mengharapkan pembentukan Kelurahan dan Desa sadar hukum. 

"Kita sudah melaksanakan pertama kali dan sudah diresmikan desa dan kelurahan sadar hukum pada tahun 2013 (sebelum terbentuk DOB Malaka, red). Wilayah Kelurahan dan Desa Sadar Hukum saat ini masuk di wilayah Kabupaten Malaka dan tahun 2015 kita kembali melakukan peresmian dengan SK Kementerian Hukum dan HAM dan Kabupaten Belu belum mengusulkan Desa dan Kelurahan sadar hukum," beber Kabid HAM.


Editor: red

Komentar

Terkini