Kalapas Samarinda Jadi Narasumber di TVRI Kaltim, Berikut Penjelasannya Soal Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Harap Dibaca

Kalapas Samarinda Jadi Narasumber di TVRI Kaltim, Berikut Penjelasannya Soal Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Harap Dibaca

Orbitnews | Samarinda - Perbincangan seputar hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara adalah perbincangan yang selalu menarik dan tidak ada habisnya. 

Hal ini karena memang isu hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara selalu berjalan dinamis sehingga membuat banyak masyarakat tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan perbincangan. 

Berdasar pada hal tersebut, pada hari Kamis, 15 September 2022 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bekerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur berupaya memberikan informasi hukum secara benar sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dalam Program TVRI “Dialog Publika: Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara” dengan Topik yang dibahas dalam dialog pada edisi 10 adalah “Bebas Bersyarat Napi Korupsi” menghadirkan Moh. Ilham Agung Setyawan A.Md.IP., S.H. (Kalapas Kelas IIA Samarinda) dan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S,Sos., M.Hum (Dosen FH UNMUL) sebagai Narasumber, dengan dipandu oleh Host Grizelda, S.H., M.H.

Sesuai Tema yang dibahas “Bebas Bersyarat Napi Korupsi “ dalam Program Live TVRI ini, Moh. Ilham Agung Setyawan selaku Kalapas Kelas IIA Samarinda menjelaskan terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait Hak dan Kewajiban WBP.

“Secara normatif, pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 10 ayat 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa napi memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak atas pembebasan bersyarat,” tutur Kalapas.

“Lebih lanjut pada ayat 2 disebutkan bahwa persyaratan tertentu atas pembebasan bersyarat tersebut adalah berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, sudah menunjukkan penurunan risiko, dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman pidana atau paling sedikit 9 bulan kurungan penjara,” tambah Beliau.
 
Dengan Program ini diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi, dan problem solving atas tema dan/atau isu hukum yang dibahas sehingga masyarakat luas mendapat informasi yang berimbang sekaligus teredukasi atas tema dan/atau isu hukum yang dibahas. (A88)


Editor: red

Komentar

Terkini