Ciptakan Lingkungan Satuan Pendidikan yang Aman Jauh dari Kekerasan Seksual, Kemenag Luncurkan PMA Terkait Perlindungan Seksual

Ciptakan Lingkungan Satuan Pendidikan yang Aman Jauh dari Kekerasan Seksual, Kemenag Luncurkan PMA Terkait Perlindungan Seksual

ORBITNEWS, Bangka,- Kasus terjadinya kekerasan seksual di Indonesia kini masih saja kerap terjadi. Korban dari kekerasan seksual ini dialami dari segala jenjang usia dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana dan kapan saja, tidak menutup kemungkinan pelaku dan korbannya pun bisa saja laki-laki ataupun perempuan. Namun dalam banyak kasus korban kekerasan seksual ini dialami oleh perempuan pada kelompok usia remaja. Tak heran perempuan remaja banyak menjadi korban pada kasus tersebut, karena remaja perempuan lebih mudah termakan rayuan.

Dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Dilansir dari Kompas.com menurut data Komnas perempuan terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan seksual. Dan kasus kekerasan seksual terbanyak ada pada jenjang perguruan tinggi dengan 35 laporan kasus dari 67 pada tahun 2015-2021.
Kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan ini sangat miris karena tempat yang seharusnya dimana anak-anak dibina pendidikannya pada tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, pada beberapa tempat  institusi pendidikan lainnya malah menjadi “ruang” kekerasan seksual yang pelakunya rata-rata dari golongan orang yang terdidik. Kekerasan seksual ini terjadi karena ada ketimpangan kuasa, mereka yang memiliki posisi kekuasan yang lebih tinggi dalam suatu relasi sosial.
Untuk melaporkan hal ini, korban sulit untuk berbicara mengenai kebenaran, karena pelaku sudah mengancam korban dan membuat korban tidak berdaya. Dengan adanya wewenang yang dimilki oleh pelaku tersebut, korban dibuat bungkam dengan tujuan mempersempit untuk mendapatkan hak hak. Mungkin segelintir orangpun sulit untuk percaya karena beberapa orang berfikir tidak mungkin orang yang berpendidikan melakukan hal keji seperti itu.   
 Kementrian Agama mengeluarkan aturan yang terkait perlindungan seksual. Peraturan menteri Agama (PMA) No.73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual di  Satuan Pendidikan di Bawah Kementrian Agama ini, ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022.
“Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementrian agama meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan,” bunyi pasal 1 PMA No.73 Tahun 2022. 
Mengutip dari laman resmi Kementrian Agama, dalam PMA ini upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual disatuan pendidikan mencangkup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal serta meliputi madrasdah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. Isi PMA ini terdiri dari tujuh Bab yaitu, Ketentuan umum, bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan,dan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup. 
“Mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilkaukan secara verbal, nonfisik, fisik,dan lewat teknologi informasi dan komunikasi.”kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie yang dikutip dari laman Kemenag
Terdapat 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam PMA ini seperti melontarkan ujaran yang mendiskriminasi, melecehkan tampilan fisik,atau identitas gender korban, lelucon siulan dan tatapan yang bernuansa seksual ataupun kekerasan yang dilakukan secara online seperti mengirim pesan yang berbau seksual.
Kementrian Agama dalam menyikapi pencegahan terjadinya kekerasan seksual dengan mengeluarkannya PMA terkait perlindungan seksual diranah Pendidikan ini cukup baik. Dan juga ada baiknya sanksi terhadap perilaku tersebut lebih dipertegas agar membuat efek jera terhadap pelaku. 
Upaya penanganan, pencegahan tindak kekerasan seksual pada ruang lingkup pendidikan serta menjadi pedoman dalam mengambil langkah yang tepat jika terjadi tindak kekerasan seksual tersebut. Serta dibuat kebijakan atau sanksi bagi para pelaku agar mendapat efek jera.
Adanya peraturan yang dibuat oleh Kementrian Agama ini semoga megurangi angka kekerasan seksual di satuan pendidikan di Indonesia. Dan juga lingkup pendidikan harus menjadi ruang aman karena dilingkup pendidikanlah bibit bibit yang akan membangun masa depan agar menjadi lebih baik. Menghilangkan rasa trauma pada usia muda dari dampak dari kekerasan seksual tidaklah mudah. Jangan menganggap remeh pada kasus kekerasan seksual.

Penulis: Viska Anggraini 
Mahasiswi Stisipol P 12 Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3


Editor: red

Komentar

Terkini